JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita Utama

Seiring dengan merebaknya kasus surra yaitu  salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) di beberapa lokasi diantaranya di Provinsi Banten dan NTT, Balai Besar Penelitian Veteriner melalui Badan Litbang Pertanian menyelenggarakan Diskusi Panel pada hari Kamis, 17 April 2014 di Lantai 4 Badan Litbang Pertanian dengan mengambil tema Mewaspadai Surra dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pengembangan Kawasan ternak.

 

Acara dibuka oleh Plt. Sesba Badan Litbang Pertanian yaitu Dr. Ir. M. Prama Yufdy, M.Sc. yang mewakili Ka Badan Litbang Pertanian. Acara diskusi panel diisi dengan paparan oleh beberapa narasumber, yaitu dari Balai Veteriner Subang  dengan judul Kasus Surra di Provinsi Banten, Dinas Peternakan Kab, Sumba Timur dengan judul “Kasus Surra di Kab. Sumba Timur: Kronologis Kejadian Penyakit dan Estimasi Kerugian Ekonomi, Direktorat Perbibitan Ternak dengan judul “Kebijakan Pengembangan Kawasan Ternak di Indonesia Terkait Asal Sumber Bibit Ternak dan Daerah Pengembangannya,  Direktorat Kesehatan Hewan dengan judul Kebijakan Pengendlian dan Penanggulangan Surra di Indonesia, serta dari Badan Litbang Pertanian (BB Litvet) dengan judul Hasil Penelitian Surra. Adapun sebagai pembahas adalah dari FKH UGM dan Pusat Karantina Hewan.

 

Diskusi panel dilaksanakan selama 1 hari yang dihadiri oleh peserta dari berbagai institusi terkait baik dari Badan Litbang Pertanian itu sendiri maupun institusi dari lingkup Ditjen PKH dan dari Dinas Peternakan khususnya yang wilayahnya banyak populasi kerbaunya. Dari hasil Diskusi Panel tersebut diperoleh rumusan sementara sebagai berikut:

DRAFT

RUMUSAN DISKUSI PANEL
MEWASPADAI PENYAKIT SURRA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERNAK

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kamis 17 April 2014

Diskusi Panel Penyakit Surra yang diselenggarakan di  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, dalam rangka mengantisipasi dan mewaspadai semakin merebaknya penyakit tersebut di beberapa daerah di Indonesia untuk mendukung kebijakan pengembangan peternakan di kawasan ternak . Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai lembaga penelitian di Kementerian Pertanian terpanggil dan berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan jejaring penelitian (science, innovation, network), dalam hal ini khususnya terkait dengan penyakit Surra  yang dapat menyerang ternak sapi, kerbau dan kuda di Indonesia.

Diskusi panel ini dihadiri oleh 58 peserta, termasuk nara sumber, berasal dari lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Perguruan Tinggi, Asosiasi/Himpunan Profesi, Kelompok peternak serta  jurnalist dari berbagai media massa. Narasumber diskusi panel berasal dari Balai Veteriner, Subang; Dinas Peternakan Provinsi NTT; Direktorat Kesehatan Hewan; Direktorat Perbibitan Ternak; serta dari Balai Besar Penelitian Veteriner, Badan Litbang Pertanian, dengan pembahas dari Perguruan Tinggi (FKH-UGM, FKH-IPB) dan Badan Karantina Pertanian.

Dari Diskusi Panel, yang dibuka oleh Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini oleh Sekretaris Badan, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Penyakit Surra yang menyerang ternak, utamanya kuda, sapi, dan kerbau, disebabkan oleh sejenis parasit darah Trypanosoma evansi”. Frekuensi kejadiannya pada akhir-akhir ini meningkat di beberapa daerah (Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT) mengakibatkan kematian pada ternak, sehingga penyakit ini perlu semakin diwaspadai, ditanggulangi dan dikendalikan untuk mencegah penyebarannya yang lebih luas di Indonesia.
  2. Kejadian Surra di Pulau Sumba pada tahun 2010 yang mengakibatkan kematian ribuan ternak (sapi, kerbau dan kuda) menggambarkan potensi kerugian yang tinggi jika penyakit terjadi  pada populasi yang rentan dan  tidak dilakukan upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit dengan tepat dan cepat. Dengan demikian maka sudah saatnya penyakit Surra mendapat perhatian yang serius.
  3. Penyebaran penyakit Surra ke wilayah lain dapat dipercepat oleh tingginya lalulintas ternak antar wilayah, yaitu dari daerah endemik ke daerah lainnya yang belum tertular. Dengan demikian maka pengendalian penyakit melalui lalulintas ternak merupakan titik kritis yang sangat perlu ditingkatkan, terutama pada saat terjadinya wabah penyakit.
  4. Terkait dengan pengawasan lalulintas oleh Karantina Hewan, untuk penyakit Surra yang tergolong kedalam hama penyakit hewan karantina (HPHK) golongan 2, maka pelarangan lalulintas ternak dari daerah wabah Surra dilarang jika ada surat pernyataan wabah Surra yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian.Permasalahannya adalah penerbitan pernyataan wabah oleh Menteri Pertanian belum dikeluarkan untuk Surra. Namun demikian hendaknya pengawasan lalulintas dari daerah endemis ke daerah lainnya perlu diperketat. Sampai saat ini upaya yang dilakukan adalah pengobatan ternak  terhadap Surra sebelum dilalulintaskan.
  5. Pengendalian penyakit Surra terkendala oleh ketersediaan obat hewan, disamping jumlah dan harga,  juga kualitasnya. Ketersediaan obat hewan untuk Surra perlu ditingkatkan dan diuji kemampuannya/efekasinya untuk mengatasi agen penyebab penyakit Surra “Trypanosoma evansi” yang memiliki sifat untuk berubah.
  6. Pengalaman di Provinsi NTT memperlihatkan bahwa pengendalian penyakit Surra tidak mudah dan tidak murah. Disamping ketersediaan obat yang terbatas dan cukup mahal, pengobatan Surra harus terus menerus secara terjadwal dilakukan, sehingga perlu dicari solusi obat yang tepat, mudah dan murah serta ramah lingkungan untuk pengendalian penyakit Surra.
  7. Penyakit Surra dipindahkan dari satu hewan ke hewan lain melalui vektor lalat penghisap darah/haematophagus flies, sehingga vektor Surra sangat perlu untuk dikendalikan melalui cara-cara yang tepat dan ramah lingkungan, meskipun tidak mudah karena terkait dengan lingkungan, terlebih dengan adanya fenomena perubahan iklim.
  8. Kebijakan pengembangan ternak, disamping untuk meningkatkan populasi ternak, perbaikan produktivitas melalui genetik ternak, serta mengamankan sumberdaya genetik lokal yang ada di suatu wilayah.
  9. Kementerian Pertanian pada tahun 2013 menetapkan penyakit Surra termasuk ke dalam Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga pengendalian penyakit ini pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan prinsip-prinsip umum pengendalian penyakit. Petunjuk operasional untuk pengendalian Surra telah disusun dan akan disosialisasikan ke institusi terkait.
  10. Pengendalian penyakit Surra, tidak semata-mata hanya untuk mencegah kerugian ekonomi, dampak negatif pada aspek sosial ekonomi rakyat, tetapi juga untuk mencegah kepunahan sumberdaya genetik ternak unggul nasional, termasuk satwa liar yang dilindungi.
  11. Operasionalisasi dalam pengendalian penyakit Surra di lapangan masih terkendala oleh beberapa hal seperti koordinasi, pengawasan lalulintas ternak, keterbatasan anggaran, kapasitas laboratorium veteriner, partisipasi masyarakat dll. Ke depan aspek ini akan menjadi perhatian pemerintah.
  12. Hasil-hasil penelitian BB Litvet sampai dengan saat ini memperlihatkan bahwa teknologi diagnosis Surra sudah tersedia (MHCT, PCR dll). Teknologi PCR sangat spesifik untuk mendeteksi T. evansi dan mampu membedakannya dengan T. Brucei dan yang lainnya;  ada keragaman patogenitas antar isolat T. evansi. Untuk penelitian obat untuk Surra masih berlanjut, sementara untuk ekologi vektor dan hewan reservoar Surra di Indonesia belum banyak diteliti.
  13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan arah penelitian untuk mencari obat yang murah dan efektif (kimia, herbal), dinamika dan peran hewan vektor dan reservoar, serta teknologi pengendalian agen penyakit  dan vektor Surra.
  14. Untuk pengendalian Surra yang efektif, disamping dukungan hasil-hasil penelitian juga diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektoral, serta dukungan dari berbagai fihak yang terkait termasuk penentu kebijakan dan pelaku praktis baik di pusat maupun di daerah.
  15. Dari diskusi ini maka diharapkan masing-masing institusi terkait secara konsisten menindak lanjuti rencana yang akan dilakukan sesuai kewenangan, kewajiban, dan kompetensinya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penanggulangan dan pengendalian penyakit Surra di Indonesia.

 

Demikian rumusan Diskusi Panel ini disusun, semoga dapat memberikan inspirasi, motivasi dan kebaikan bagi kita semua dalam pananggulangan dan pengendalian penyakit Surra di Indonesia.

Jakarta, 17 April  2014

Tim Perumus,

Dr. Drh. RM Abdul Adjid
Dr. Drh. Agus Wiyono
Dr. April HW, MSi, SKH

Semakin maraknya tindak pidana yang berhubungan dengan bioteknologi, maka diperlukan penanganan dan antisipasi terhadap tindak pidana dimaksud dengan menguatkan sumberdaya manusia dan peralatan. Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri bermaksud mengadakan kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Veteriner  (BB Litvet). Untuk menindak lanjuti hal tersebut pada hari jumat 4 April 2014 tim Puslabfor telah mengadakan kunjungan ke BBLitvet.  Kunjungan tersebut adalah untuk yang kedua kalinya dengan personil yang berbeda. Pada kesempatan tersebut tim Puslabfor yang hadir adalah (1) Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si., (2) AKBP I Made Wiranatha, S.Si., (3) PENDA I Wira Saamia, S.Si dan (4)PENDA I Setia Betaria Aritonang, S.Si. Sementara dari BB Litvet yang hadir adalah Kepala BB Litvet, Kabag TU, Kabid PE, Kasi PHP, Dr. drh. NLP. Indi, M.Si dan drh. Indrawati Sendow, M.Sc.

Kegiatan pertemuan diawali penyampaian Profil BB Litvet oleh Dr. drh. Bambang Ngaji Utomo, M.Sc. (Kasi PHP), profil BSL3 oleh drh. Indrawati Sendow, M.Sc. dan Profil Puslabfor oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dalam rangka tindak lanjut kerjasama kegiatan.

 

Pada tanggal 25 Januari 2014 di Hotel Le Meridien, Jakarta diselenggarakan Workshop Nasional Inisiatif Kebijakan untuk Kejayaan Pertanian Indonesia. Workshop dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian (Dr. Suswono, MMA), dan  dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Deputi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Pertanian RI, para Kepala BPTP, Perwakilan dari Kementerian PU, BUMN, ESDM, Bappenas, Perguruan Tinggi, serta Peneliti/Penyuluh/Perekayasa dan Staf Kementerian Pertanian RI. Menteri pertanian memberikan arahan tantangan dan target yang harus dicapai Kementrian Pertanian RI dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga konsumsi bahan panganpun semakin meningkat. Komoditas utama Nasional Kemtan meliputi: beras, jagung, kedelai, daging sapi, tebu, bawang merah dan cabai. Kemtan dituntut untuk dapat menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian yang rasional, komprehensif, integratif, sistemik dan bersifat kuantitatif, sehingga melalui Badan Litbangtan membangun system dinamic untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian.

Narasumber dalam workshop tersebut berasal dari lingkup Kementerian Pertanian, Staf Khusus Presiden, Asisten ahli ketua UKP-PPP dan perguruan tinggi (IPB, ITB dan Unpad). Strategi Induk Pembangunan Pertanian  (SIPP) 2013-2045 harus mengarah pada bioindustri. Pembangunan pertanian berbasis bioindustri merupakan sebuah tuntutan yang diharapkan dapat diwujudkan dan sebaiknya menerapkan konsep zero waste management sehingga semua produk sampai limbah dapat termanfaatkan dengan baik. Pengembangan kebijakan pertanian di Indonesia memiliki tantangan dengan keberagaman alam dan budaya, koordinasi antar instansi pemerintah, hambatan transformasi from Science to Policy sehingga perlu menerapkan sistem permodelan dinamika (system dinamic).

Pembanguan pertanian Indonesia sebaiknya  lebih mengoptimalisasi sumber daya pertanian menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan lestari. Pengembangan bioenergi juga berpotensi di Indonesia dengan komoditas potensial penghasil bioenergi yang cukup beragam di Indonesia ( kemiri sunan, jarak pagar, kelapa sawit, kelapa, tebu, bintaro, sagu, aren, nipah dan lain-lain). Program diversifikasi pangan yang bergizi dengan memanfaatkan dan mengembangkan suatu bahan pangan sehingga penyediaannya semakin beragam juga sedang dikembangkan, karena Indonesia memiliki beragam jenis sumber pangan untuk mendukung kedaulatan pangan Nasional. Pembangunan nasional dapat terwujud apabila terjalin sinergitas di pusat antar kementerian dan lembaga, integrasi dengan pemerintahan daerah (otonomi daerah) sehingga dapat menampung aspirasi dari bawah, lebih lanjut disinergikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya petani pedesaan di level mikro, dengan mencermati kondisi, potensi, kearifan sumber daya lokal yang dapat mendukung implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional di Indonesia.

Kunjungan Tim audit dari Office of Internal Oversight Services (OIOS) International Atomic and Energy Agency (IAEA) ke BBLitvet

 

Pada tanggal 12 Maret 2014, Tim audit dari OIOS – IAEA yaitu Mr. Kurt Geyskens dan Mr. Jan Sefranek dengan didampingi oleh tim BATAN yaitu Dr. Sutrasno dan Drs. Umar Fauzi  telah melakukan kunjungan kerja ke BBLitvet, untuk meninjau pelaksanaan kegiatan  proyek kerjasama yang dilakukan antara IAEA dan BBLitvet.

 

 

Tujuan audit antara lain untuk melakukan penilaian apakah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek telah dilakukan secara efisien dan efektif serta berkontribusi dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan teknologi dalam bidang nuklir bagi Negara penerima. Selain hal tersebut, kegiatan juga ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan proyek kerjasama tersebut telah sesuai dengan peraturan IAEA dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.  Dua target proyek kerjasama dengan IAEA yang ditinjau yaitu (1) INS/5/033 dengan judul “Enhancement of Quality Assurance for the Analysis of Veterinary Drug Residues” dan (2) INS/5/040 dengan judul “Supporting the National Mycotoxins Reduction Programme and Enhancing the National Reference Laboratory of the Indonesian Research Center for Veterinary Science (BBLitvet)”. Kedua proyek tersebut telah dipilih karena dipandang berskala besar.  Pada periode yang sama Tim audit juga mengkaji kerjasama IAEA dengan berbagai instansi lain di Indonesia seperti   Universitas, LIPI dll.

Tim diterima oleh Kepala Bidang KSPHP dengan didampingi Ketua Kelti Laboratorium Toksikologi dan seluruh peneliti maupun teknisi yang terlibat pada kegiatan di dua proyek tersebut.   Ketua Kelti Toksikologi memaparkan summary report kegiatan proyek INS/3/033 dan INS/5/040 menyangkut capaian kegiatan capacity building, pengadaan peralatan penunjang dan bahan pengujian dan kegiatan penelitian. Proyek INS/3/033 dilaksanakan pada periode 2007-2008 dan INS/5/040 dilaksanakan pada periode 2012-2013.

 

Beberapa peneliti dan teknisi telah berkesempatan mengikuti training baik di Austria, Australia, Belanda  dll untuk menunjang kegiatan. Sementara untuk peralatan, IAEA telah menghibahkan dua peralatan utama yaitu LC MS dan HP LC yang menunjang kegiatan deteksi toksin di BBLitvet.  Tim audit melakukan verifikasi terhadap laporan dan tanya jawab dengan seluruh peneliti dan teknisi yang terlibat untuk mendapat umpan balik dari pelaksanaan kegiatan.

Kedua proyek kerjasama tersebut dipandang  telah menunjang BBLitvet dalam melaksanakan mandatnya sebagai Laboratorium Reference di Indonesia.  Dengan demikian akan lebih baik apabila kerjasama dapat dilanjutkan, khususnya untuk  proyek  INS/5/040 “Supporting the National Mycotoxins Reduction Programme and Enhancing the National Reference Laboratory of the Indonesian Research Center for Veterinary Science (BBLitvet)” karena pada periode 2012-2013 cakupan kegiatan masih pada aspek peningkatan teknis di BBLitvet dan belum sepenuhnya pada reduksi mycotoxin secara nasional dimana perlu melibatkan stakeholder lain terkait di Indonesia.

 

Dalam rangka pengembangan program bioindustri Badan Litbang Pertanian mendukung Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) diadakan acara kunjungan kerja Kepala Badan Litbang Pertanian beserta Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Pertanian ke Kebun Percobaan  Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), Pakuwon Sukabumi dan Kebun Percobaan Manoko Lembang pada tanggal 23-24 Januari 2014. Kepala BBLitvet beserta 5 orang peneliti turut hadir dalam acara tersebut.

Pada kegiatan tersebut para peserta mengunjungi kebun percobaan Balittri Pakuwon Sukabumi dengan berbagai tanaman yang meliputi: kakau,kopi,kemiri sunan(tanaman penghasil bahan bakar nabati), serai wangi dan lain-lain serta terdapat integrasi kambing-kakau, dengan memanfaatkan limbah kulit coklat menjadi pakan ternak kambing dan kotoran ternak menjadi pupuk tanaman. Peserta juga dapat melihat pengolahan kakau, kopi serta pengolahan kemiri sunan menjadi bahan bakar nabati, briket dan pupuk hayati.

 

Kegiatan dilanjutkan ke kebun percobaan (KP) Manoko di Lembang. KP Manoko merupakan salah satu KP yang berada dibawah koordinasi  Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro). Peserta melihat langsung kondisi Kebun Percobaan Manoko dengan berbagai tanaman: serai wangi, tanaman obat-obatan dan aromaterapi serta peternakan sapi yang diintegrasikan dengan serai wangi. Kebun Percobaan Manoko memiliki pengolahan serai wangi. Tanaman serai wangi menghasilkan minyak atsiri yang digunakan dalam industri parfum, pewangi berbagai produk, kosmetik, pestisida nabati dan bioaditif bahan bakar minyak. Serai wangi juga sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati yang dapat mendukung program pembangunan bioindustri. Limbah penyulingan serai wangi digunakan sebagai pakan ternak, serta kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan biogas sehingga memungkinkan pengembangan dengan konsep zero waste management. Model bioindustri di KP Manoko terlaksana melalui mekanisme pembiayaan non APBN.

 

Pada kegiatan kunjungan kerja juga dilakukan diskusi Kepala Badan Litbangtan, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Pertanian dengan para peserta. Kepala Badan Litbangtan menyampaikan bahwa Litbangtan siap mendeliver inovasi dan teknologi serta disampaikan bahwa pertanian harus dikarakterisasi dengan: bioscience, teknologi dan inovasi, serta aplikasi IT bidang pertanian. Staf Ahli Menteri Pertanian mengemukakan tentang pembaharuan dalam perspektif sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang meliputi: 1) Usaha pertanian berbasis ekonomi intensif (diversifikasi spasial dan temporal, integrasi tanaman-ternak-ikan), 2) pengolahan seluruh hasil pertanian dalam konsep biomassa-biorefinery, 3) Integrasi usaha pertanian-biodigester-biorefinery. Dalam diskusi disampaikan bahwa hasil penelitian dan teknologi sebaiknya sampai ke petani, konsep zero waste management lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan multiproduk, usaha yang dilakukan petani sebaiknya berkelompok, perlu dipikirkan mengenai pemasaran ditingkat petani dan diseminasi sebaiknya lebih gencar dilakukan baik kepada penentu kebijakan maupun kepada masyarakat petani pedesaan untuk peningkatan dan perluasan ekonomi pedesaan dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) dapat terwujud secara meluas sampai dengan kalangan petani. Bioindustri sebaiknya terus digali potensinya sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal.